Negara hukum kemakmuran adalah negara yang menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada hukum. Negara hukum kemakmuran juga menghormati hak asasi manusia dan menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang merugikan kepentingan rakyat. Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan pejabat publik yang melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Salah satu upaya untuk menangani penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik adalah dengan adanya peradilan administrasi. Peradilan administrasi adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa antara rakyat dengan pejabat publik atau badan publik terkait dengan tindakan administrasi negara. Peradilan administrasi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat yang merasa dirugikan oleh tindakan administrasi negara yang tidak sesuai dengan hukum atau tidak berkeadilan.
Peradilan administrasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peradilan administrasi di Indonesia terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi. Peradilan administrasi di Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan tindakan administrasi negara, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun keputusan tertulis atau tidak tertulis.
Peradilan administrasi memiliki peranan penting dalam mencegah dan menyelesaikan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam negara hukum kemakmuran. Peradilan administrasi dapat memberikan sanksi hukum kepada pejabat publik atau badan publik yang melakukan penyalahgunaan wewenang, seperti mencabut, membatalkan, atau menyatakan tidak sah tindakan administrasi negara yang bersangkutan. Peradilan administrasi juga dapat memberikan ganti rugi kepada rakyat yang dirugikan oleh penyalahgunaan wewenang tersebut. Selain itu, peradilan administrasi dapat memberikan efek jera kepada pejabat publik atau badan publik agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang lagi di masa depan.
Dengan demikian, peradilan administrasi merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat menjaga keberadaan negara hukum kemakmuran di Indonesia. Peradilan administrasi dapat menjamin bahwa pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, serta menghormati hak-hak rakyat sebagai subjek hukum. Peradilan administrasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, serta mendorong partisipasi rakyat dalam mengawasi tindakan administrasi negara.