Demokrasi terpimpin adalah salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia pada masa 1959-1966. Sistem ini merupakan hasil dari Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara dan menghapuskan sistem demokrasi liberal dengan kabinet parlementer yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.
Latar Belakang Demokrasi Terpimpin
Latar belakang demokrasi terpimpin adalah ketidakpuasan Soekarno terhadap sistem demokrasi liberal yang dianggap tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah bangsa, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, konflik politik, pemberontakan, dan ancaman komunisme. Soekarno juga merasa bahwa sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat.
Soekarno kemudian mengusulkan konsep demokrasi terpimpin yang didasarkan pada lima prinsip, yaitu:
- UUD 1945 sebagai dasar negara
- Sosialisme Indonesia sebagai ideologi negara
- Demokrasi terpimpin sebagai sistem pemerintahan
- Ekonomi terpimpin sebagai sistem ekonomi
- Kepribadian Indonesia sebagai jati diri bangsa
Konsep ini kemudian dikenal dengan sebutan Manipol-USDEK (Manifesto Politik-UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia).
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia ditandai dengan beberapa hal, antara lain:
- Dominasi kekuasaan Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi
- Pembatasan peran partai politik dan lembaga legislatif
- Penguatan peran militer (ABRI) dan PKI sebagai pilar-pilar politik Nasakom (Nasionalis, Agamis, Komunis)
- Penerapan kebijakan ekonomi terpimpin yang berorientasi pada pembangunan nasional
- Pengaburan sistem kepartaian dan kebebasan pers
- Sentralisasi kekuasaan dan anti hak asasi manusia
Dampak Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah:
- Meningkatnya semangat nasionalisme dan anti-imperialisme
- Mendorong pembangunan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, infrastruktur, dan pertahanan
- Mempererat hubungan dengan negara-negara non-blok dan gerakan dunia ketiga
Dampak negatifnya adalah:
- Menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi
- Menyebabkan inflasi, defisit anggaran, hutang luar negeri, dan kemiskinan
- Menimbulkan konflik sosial dan kekerasan antara kelompok-kelompok politik
- Menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan Soekarno
Demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1966 setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI yang menewaskan enam jenderal dan mencoba menggulingkan Soekarno. Soekarno kemudian dicabut kekuasaannya oleh MPRS dan digantikan oleh Soeharto yang membawa Indonesia ke era Orde Baru.
Kesimpulan
Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada masa 1959-1966. Sistem ini merupakan hasil dari Dekrit Presiden Soekarno yang mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara dan menghapuskan sistem demokrasi liberal dengan kabinet parlementer. Demokrasi terpimpin didasarkan pada lima prinsip, yaitu Manipol-USDEK. Demokrasi terpimpin memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1966 setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI yang menewaskan enam jenderal dan mencoba menggulingkan Soekarno.